JAKARTA, Rilis.News – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional, Senin (20/10/2025).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mengendap di kas pemerintah daerah.
Purbaya menegaskan, pemerintah daerah perlu mempercepat belanja agar pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terhambat.
“Kalau ada dana APBD, segera dibelanjakan sesuai desain anggarannya. Jangan menumpuk uang di kas daerah,” ujarnya.
Ia mencontohkan, masih ada sejumlah daerah dengan dana mengendap hingga triliunan rupiah pada akhir tahun, seperti Kabupaten Bojonegoro yang tercatat memiliki sisa anggaran lebih dari Rp3 triliun.
“Kalau uang tidak dipakai, pertumbuhan ekonomi di daerah akan melambat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa perekonomian nasional tetap stabil dengan pertumbuhan 5,12 persen pada kuartal II tahun 2025. Inflasi terkendali di level 2,65 persen—terendah di antara negara G20—dan defisit APBN tercatat aman di 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Disiplin fiskal kita tetap kuat, namun masih ada ruang untuk mendorong ekonomi bila diperlukan,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 64 bulan berturut-turut, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen—terendah sejak krisis 1998.
Menkeu menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya dirasakan hingga ke tingkat bawah. Ia juga mendorong pemda untuk memperkuat investasi di sektor produktif dan sumber daya manusia, bukan hanya mengandalkan pendapatan dari komoditas.
“Kalau punya dana besar, jangan dianggurkan. Gunakan untuk investasi jangka panjang dan pengembangan industri di daerah,” ujar Purbaya.
Ia mencontohkan Sulawesi yang berhasil tumbuh stabil di atas 7 persen berkat hilirisasi industri, serta daerah lain seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara yang mulai bangkit melalui industri pengolahan dan pariwisata.
Purbaya juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang masih menyumbang 56,9 persen terhadap perekonomian nasional. Ia meminta agar daerah-daerah lain terus memperkuat potensi ekonominya agar pertumbuhan tidak terpusat di Jawa.
“Perlu ada upaya mempercepat pertumbuhan di luar Jawa agar perekonomian lebih merata. Daerah yang memiliki potensi besar harus didorong tumbuh lebih cepat,” ujarnya.
Menutup paparannya, Purbaya mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperhatikan risiko ekonomi global dan domestik dengan menjaga kecepatan, ketepatan, serta produktivitas belanja daerah.
“Uang daerah harus menjadi alat pemulih ekonomi, bukan disimpan tanpa manfaat. Pemerintah daerah berperan besar dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional,” tegasnya.
