Makassar (rilis.news) – Wakil Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi memimpin rapat koordinasi terkait kondisi kedaruratan dan kekeringan yang melanda Kota Makassar.
“Sejak awal sudah ada koordinasi dan pemberitahuan mengenai bencana El Nino yang akan melanda, salah satunya di Indonesia. Dampak itu sudah terasa dan di Makassar kekeringan sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir ini,” ujarnya di Makassar, Rabu.
Pada rapat koordinasi itu diputuskan penanggung jawab kondisi kedaruratan berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Fatmawati Rusdi mengatakan salah satu masalah penting dan harus dituntaskan adalah kondisi kekeringan yang berdampak pada tidak tersuplainya air bersih kepada sebagian warga di timur maupun utara kota Makassar.
“Kita berharap dengan koordinasi ini keluhan masyarakat akan kekurangan air sebagai dampak kekeringan dapat teratasi,” katanya.
Sebelumnya camat dan lurah diperintahkan untuk memetakan kebutuhan air per rumah, di setiap wilayah yang berdampak. Sehingga, dapat dihitung kebutuhan dan titik distribusi agar lebih maksimal.
Selain itu, PDAM juga telah melakukan upaya pelayanan dengan turun mendistribusikan air bersih ke warga, di 60 titik per hari, namun terkendala dengan jumlah armada yang dimiliki oleh PDAM.
Dengan koordinasi seluruh SKPD dan kecamatan, serta pemetaan yang lebih detail lagi, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi setiap harinya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin menyampaikan bahwa seluruh personel di BPBD selalu siap dengan situasi dan kondisi untuk membantu masyarakat.
“SK tanggap darurat telah dibuat dan sedang berproses, sehingga pendistribusian air bersih harus dilakukan secara terkoordinasi,” tuturnya.
Kekurangan air bersih, menjadi dampak dari adanya kekeringan yang melanda dan akan dilakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang menjadi prioritas.
“Skala prioritas di sini, yakni wilayah yang kesulitan sumber air dan kesulitan terdistribusi oleh PDAM. Langkah awal yang dilakukan adalah asesmen data di lapangan berdasarkan informasi berjenjang dari kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW,” ucapnya.
