PAREPARE, Rilis Parepare — Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, menegaskan komitmennya untuk berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan setelah pihaknya menerima sejumlah tuntutan dari massa aksi Front Perjuangan Rakyat Parepare (FPRP) terkait isu pergudangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pergeseran anggaran daerah, Senin (15/9/2025).
Dalam keterangannya, Kaharuddin menekankan bahwa kebijakan larangan gudang di dalam kota tidak seharusnya hanya bersifat represif. Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan solusi alternatif sebelum meminta pelaku usaha pindah.
“Prinsipnya kita tidak boleh mematikan usaha orang. Kalau ada gudang dalam kota diminta pindah, pemerintah harus siapkan solusinya,” jelas Kaharuddin, didampingi oleh anggota DPRD Sappe dan Andi Fudail.
Kaharuddin menambahkan, pemerintah dapat membangun gudang untuk disewakan atau menyiapkan lahan agar pihak swasta dapat membangun di atasnya.
“Yang penting, kebijakan yang diambil harus bijak dan humanis, sesuai semangat perda,” lanjutnya.
PBB dan Pergeseran Anggaran
Terkait keluhan masyarakat mengenai lonjakan PBB,
Kaharuddin menjelaskan bahwa DPRD justru telah lebih dulu mendesak pemerintah untuk menghentikan penerapannya. Hal ini disebabkan adanya kekeliruan perhitungan, seperti pada tanah pertanian di Kecamatan Bacukiki yang dikenakan tarif terlalu tinggi.
“DPRD mendesak pemerintah menghentikan kebijakan ini. Jadi jangan salah paham, DPRD justru berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Mengenai pergeseran anggaran, Kaharuddin menjawab bahwa kondisi tersebut terjadi karena adanya aturan dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran Kemendagri yang memperbolehkan pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPRD, cukup dengan laporan.
“Kami sudah protes ke Kemendagri, tapi faktanya aturan itu berlaku nasional, bukan hanya di Parepare,”terangnya.
Kaharuddin mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmen DPRD Parepare untuk terus mengawal aspirasi masyarakat.
“Aspirasi yang disampaikan teman-teman aksi akan kami teruskan dan kawal, dengan tetap mengedepankan solusi yang adil, bijak, dan humanis,” pungkasnya.
