DPRD Parepare Gelar RDP Bahas Keluhan Retribusi Tenda Ramadan Fair

- Redaksi

Kamis, 13 Maret 2025 - 08:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Parepare, – Komisi II DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyusul keluhan masyarakat terkait pungutan retribusi tenda dalam kegiatan Ramadan Fair. Rapat berlangsung di ruang Komisi II DPRD, Selasa (11/3/2025), dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait.

RDP tersebut turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) serta dua organisasi yang menjadi pengelola teknis Ramadan Fair tahun ini, yakni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Pemuda Pancasila.

Ketua Komisi II DPRD Parepare menyampaikan, rapat digelar untuk meminta kejelasan terkait besaran tarif tenda yang dikeluhkan masyarakat, serta mekanisme pengelolaannya. Ia menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal.

“Kami menerima laporan dari warga yang merasa keberatan terhadap tarif tenda yang dianggap memberatkan dan tidak transparan. Karena itu, kami undang seluruh pihak untuk membahasnya secara terbuka,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, anggota dewan mempertanyakan dasar hukum penarikan retribusi, mekanisme penentuan harga, serta alur penggunaan dana dari hasil pungutan. Mereka juga meminta penjelasan dari OPD terkait fungsi pengawasan pemerintah dalam kegiatan tersebut.

Perwakilan HIPMI dan Pemuda Pancasila diminta memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tarif yang diberlakukan, serta bentuk kerja sama mereka dengan Pemerintah Kota Parepare dalam pelaksanaan Ramadan Fair.

Komisi II menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan keterjangkauan dalam setiap kegiatan yang bertujuan mendorong sektor UMKM. Mereka mengingatkan agar kegiatan Ramadan Fair tidak justru menjadi beban bagi pelaku usaha kecil.

“Jangan sampai kegiatan yang mestinya membawa berkah, justru menimbulkan keluhan. Harus ada kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaannya,” kata salah satu anggota Komisi II.

DPRD Parepare menyatakan bahwa hasil RDP ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah kota, sebagai bahan evaluasi atas kebijakan retribusi dan tata kelola kegiatan serupa ke depannya.

Berita Terkait

Sappe Soal Mamin Parepare Rp7,2 Miliar: Coba Bandingkan dengan Kaltim
Reses Kamaluddin Kadir Ungkap Praktik Denda dan Potong Gaji Karyawan di Parepare
Zulfikar Zuhdy Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis saat Reses, Serap Aspirasi Warga Soreang
Asy’ari Abdullah Salurkan Bantuann Kursi bagi Warga Galung Maloang
Bea Cukai Sita 80 Karton Rokok Ilegal di Sulbar, Prosedur Penyitaan Disorot
Reses di Lagota, Husain Saud Soroti Proyek Jalan Mandek dan Drainase Bermasalah
Apa itu Etomidate? Narkotika Jenis Baru yang Rentan Penyalahgunaan
Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Wajib Lapor dan Dipasangi Gelang Pelacak

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:20 WITA

Sappe Soal Mamin Parepare Rp7,2 Miliar: Coba Bandingkan dengan Kaltim

Sabtu, 16 Mei 2026 - 11:59 WITA

Reses Kamaluddin Kadir Ungkap Praktik Denda dan Potong Gaji Karyawan di Parepare

Jumat, 15 Mei 2026 - 18:11 WITA

Zulfikar Zuhdy Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis saat Reses, Serap Aspirasi Warga Soreang

Kamis, 14 Mei 2026 - 15:31 WITA

Asy’ari Abdullah Salurkan Bantuann Kursi bagi Warga Galung Maloang

Kamis, 14 Mei 2026 - 12:20 WITA

Reses di Lagota, Husain Saud Soroti Proyek Jalan Mandek dan Drainase Bermasalah

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:16 WITA

Apa itu Etomidate? Narkotika Jenis Baru yang Rentan Penyalahgunaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:16 WITA

Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Wajib Lapor dan Dipasangi Gelang Pelacak

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:09 WITA

Polemik LCC Empat Pilar: Josepha “Ocha” Alexandra, Sang Juara Bertahan yang “Dipatahkan” Juri?

Berita Terbaru