JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mendesak pemerintah pusat segera menyusun grand design pemulihan pasca-bencana yang terintegrasi lintas kementerian untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Desakan itu disampaikan Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Senin (19/1/2026).
Menurut Taufan, pemulihan pasca-bencana tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menyentuh ketahanan sistem pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh.
“Pemulihan pasca-bencana tidak cukup hanya mengurus administrasi. Pemerintah harus hadir dengan grand design yang terintegrasi agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dan tahan terhadap krisis,” ujar Taufan.
Dalam rapat tersebut, Taufan menyoroti persoalan pertanahan, khususnya di wilayah terdampak bencana. Ia mengungkapkan, kerusakan arsip pertanahan di Aceh Tamiang bahkan mencapai 100 persen.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN, namun sekaligus mengingatkan agar proses pemulihan data dilakukan secara ketat dan terukur.
“Perlu ada grand design yang matang. Jika data pertanahan tidak diverifikasi dan divalidasi dengan baik, potensi maladministrasi sangat besar dan bisa memicu sengketa pertanahan di kemudian hari,” tegasnya.
Kepada Kementerian Dalam Negeri, Taufan meminta pengawasan ekstra terhadap penggunaan dana transfer ke daerah (TKD), khususnya di wilayah yang sedang melakukan pemulihan pasca-bencana.
“Dana transfer ke daerah harus benar-benar digunakan untuk memulihkan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai anggaran ini justru bergeser ke alokasi yang tidak relevan,” katanya.
Selain itu, Politiai Golkar ini juga menyoroti tingginya angka inflasi di daerah terdampak bencana. Ia menyebut inflasi di Gunung Sitoli mencapai 10,84 persen, sementara Aceh berada di angka 6,71 persen.
“Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Kemendagri harus melakukan penanganan luar biasa (extraordinary) secara terintegrasi dengan kementerian terkait agar daya beli masyarakat bisa segera pulih,” ujarnya.
Di sektor kepegawaian, Mantan Wali Kota Parepare dua priode ini menyampaikan tiga poin penting kepada Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN RI terkait nasib aparatur sipil negara (ASN) di wilayah terdampak bencana.
Sementara Kementerian PAN-RB, ia mendorong reformasi birokrasi yang adaptif terhadap kondisi bencana.
Sementara kepada BKN, ia meminta adanya kebijakan afirmatif bagi ASN terdampak, mengingat sistem kepegawaian nasional dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi krisis multidimensi.
Ditempat yang sama, Taufan meminta LAN RI berperan aktif sebagai arsitek pengembangan kapasitas ASN dalam pengelolaan kebijakan pasca-bencana.
“Negara harus hadir dengan sistem multidimensional yang siap pakai. Kita memerlukan kebijakan yang menjamin perlindungan karier dan kesejahteraan ASN di wilayah bencana,” pungkas Taufan.
