Jakarta – Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, keberadaan BUMD memiliki potensi besar dalam mendukung kekuatan fiskal daerah, tetapi hingga saat ini kontribusinya masih belum optimal.
“Trennya sudah cukup meyakinkan, tapi kontribusinya terhadap PAD masih belum terlalu berarti,” kata Taufan kepada wartawan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II di Kantor Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Pekanbaru, Riau, Kamis, (2/4/26).
Menurutnya, diperlukan penguatan kelembagaan agar pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Dalam kunjungan kerja spesifik ini, Komisi II DPR RI mencatat masih banyak BUMD yang belum optimal bahkan merugi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dirjen BUMD dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong perbaikan tata kelola BUMD ke depan.
