Parepare, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare mendesak pemerintah kota segera menindaklanjuti keluhan petani terkait kelangkaan pupuk subsidi yang belakangan banyak menjadi sorotan. DPRD menyoroti peran distributor pupuk yang dituding menghambat aliran ke pengecer dan petani.
Ketua Komisi II DPRD Parepare, Parman Agus Mante, menyampaikan bahwa kekhawatiran petani bukan isapan jempol—sejumlah petani berencana menggelar demonstrasi di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP).
Meski distributor menyatakan stok tersedia, kenyataannya pengecer masih menunggu pengiriman berhari-hari penuh.
Menurut pengakuan Kepala Dinas PKP Kota Parepare, Wildana, distributor sengaja menahan distribusi meskipun pengecer sudah membayar penuh. “Padahal sebagian kios sudah membayar misalnya sampai Rp 100 juta tetapi barang yang datang cuma Rp 50 juta dan itu pun menunggu sampai 2 minggu,” ucap Wildana.
DPRD kini mengancam akan memanggil distributor resmi dan mendorong evaluasi dari PT Pupuk Indonesia. “Kami sempat panggil distributor, alasan mereka karena mereka antri untuk membeli… Masa dia andalkan gudangnya Pupuk Indonesia. Jelas dia distributor dan harus punya stok sendiri,” tegas Satria Parman.
DPRD pun menuntut Pemkot Parepare bersama DKP Kota untuk melakukan pendataan distribusi, evaluasi jalur pengiriman, serta melibatkan aparat wilayah dan penyuluh lapangan agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran dan mencegah gangguan produktivitas petani.
Kelangkaan pupuk subsidi bisa langsung mempengaruhi produktivitas pertanian dan pendapatan petani.
Peran distributor, di tengah tata kelola pupuk subsidi yang harus transparan, muncul sebagai titik krusial yang perlu pengawasan.
Intervensi DPRD menandai langkah lebih lanjut untuk memastikan peran Pemkot dalam menjaga ketersediaan dan distribusi barang vital bagi petani.
