MAKASSAR, – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengingatkan seluruh pihak untuk waspada terhadap potensi kenaikan inflasi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Fatmawati menekankan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dalam menghadapi situasi ini.
“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” ujar Fatmawati.
Data menunjukkan bahwa inflasi Sulsel per April 2025 tercatat 1,91% (month-to-month) dan 2,28% (year-on-year). Meskipun masih dalam rentang target nasional, tren peningkatan ini perlu diwaspadai.
Komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng menjadi penyumbang utama inflasi. Pemprov Sulsel meminta daerah untuk memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika terdapat gangguan distribusi.
Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan optimalisasi pemanfaatan data dari Sigap Sultan, sebuah aplikasi neraca pangan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.
Dalam konteks digitalisasi, Fatmawati menyebut bahwa digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah.
Melalui Roadmap Pengendalian Inflasi Sulsel 2025–2027, Pemprov mengintegrasikan empat pendekatan utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
