MAKASSAR, KOMPAS– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berjanji menindaklanjuti tuntutan puluhan calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memprotes kurangnya transparansi dalam seleksi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Janji ini disampaikan usai ratusan calon mitra MBG bersama kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulsel menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (15/8/2025).
Mereka menuntut kejelasan alasan penolakan terhadap mereka sebagai mitra SPPG, padahal telah mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk mempersiapkan dapur MBG.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi mengatakan, pihaknya akan membahas aspirasi tersebut meski BGN merupakan badan otonom yang berada di bawah pemerintah pusat.
“Kami terima pernyataan sikap dan aspirasi dari teman-teman. Walaupun ini bukan kewenangan kami, ini akan menjadi catatan untuk dibahas di DPRD Sulsel,” kata Andi Rachmatika dalam keterangan tertulis, Jumat malam.
Politisi Fraksi NasDem itu menyatakan, DPRD Sulsel akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait program MBG di Sulsel. Namun, ia tak bisa menjamin kehadiran perwakilan BGN karena lembaga tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di daerah.
“Kami tidak bisa menghadirkan BGN karena itu di luar kewenangan kami dan perwakilan BGN tidak ada di Sulsel. Yang bisa kami undang adalah dinas-dinas terkait,” ujarnya.
Dalam aksinya, massa melakukan orasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan, termasuk pencopotan Direktur Kerja Sama dan Mitra BGN serta penurunan Direktur Wilayah 9 BGN.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah pengunjuk rasa berupaya menerobos masuk ke halaman DPRD yang dijaga ketat polisi dan Satpol PP. Beberapa demonstran bahkan melompati pagar besi.
Koordinator Lapangan Rafli Tanda menuding ada praktik persaingan tidak sehat dalam penentuan mitra MBG. Ia menduga, seleksi hanya dilakukan via email tanpa verifikasi lapangan, dengan alasan kuota telah penuh.
“Ini sangat merugikan. Penghentian sepihak tidak hanya merugikan vendor, tetapi juga mencederai program MBG Presiden Prabowo untuk peningkatan gizi anak bangsa,” tegas Rafli.
Ia mendesak DPRD menindaklanjuti protes ini, mengingat banyak calon mitra yang sudah mengeluarkan dana besar namun ditolak tanpa alasan jelas.
Salah satu calon mitra MBG dari Kabupaten Bone, Anda, mengaku telah mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp 1 miliar per dapur untuk menyiapkan sarana dan prasarana.
“Kami sudah bangun dapur sesuai syarat, tapi di tahap akhir justru ditolak dengan alasan kuota penuh. Padahal, setelah dicek, kuota itu masih kosong,” ujarnya.
Ia menyebut, setidaknya 40 dapur MBG di 9 kabupaten di Sulsel dihentikan sepihak. Ia meminta DPRD mendorong keadilan dalam seleksi mitra SPPG.
“Jangan sampai yang sudah siap beroperasi ditolak, sementara yang baru memulai malah diterima,” tandasnya.
