LUWU TIMUR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu Timur dilaporkan belum mencapai target operasional minimal. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, didampingi Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler, pada Rabu (08/10/2025) di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati. Rakor ini digelar untuk mempercepat dan mengevaluasi implementasi program MBG di wilayah tersebut.
Capaian dan Evaluasi Kinerja Dapur Umum
Bupati Irwan Bachri Syam memaparkan hasil evaluasi terkini. Dari total 24 hingga 30 titik dapur MBG yang direncanakan di Kabupaten Luwu Timur, baru dua titik yang telah beroperasi, yakni di wilayah Malili dan Towuti.
”Dua dapur MBG yang beroperasi yakni di Malili dan Towuti. Namun, ini belum sesuai dengan capaian target MBG kita, yakni minimal 50% yang seharusnya sudah beroperasi,” ungkap Bupati Irwan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala signifikan dalam proses pembangunan dan kesiapan operasional oleh para yayasan mitra pelaksana.
Tiga Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG
Dalam rangka memastikan kualitas dan keamanan pangan program ini, Bupati Irwan menekankan tiga persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh seluruh yayasan pelaksana sebelum memulai operasional.
”Ada tiga hal yang perlu saya tekankan kepada pemilik yayasan dan mitranya yakni Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai. Kalau ketiga sertifikat ini tidak dimiliki MBG kita, tidak usah beroperasi dulu,” tegas Bupati Irwan.
Adapun 13 yayasan yang telah melaporkan dan memulai pembangunan infrastruktur dapur mereka, sementara yayasan yang sudah beroperasi adalah Yayasan Bowo Garuda Indonesia (Malili) dan Yayasan Berkah Ininnawa Nusantara (Towuti).
Ancaman Pembatalan Status dan Inspeksi Lapangan
Menyikapi lambatnya progres, Bupati Irwan memberikan tenggat waktu yang tegas. Ia berharap 13 yayasan yang telah terdaftar agar segera memulai operasional. Apabila dalam kurun waktu 45 hari dapur tersebut belum juga beroperasi, maka status pendaftarannya berpotensi untuk dibatalkan.
”Dalam waktu dekat ini saya bersama Wakil Bupati, Kapolres, dan Pabung akan turun melakukan inspeksi ke dapur-dapur untuk memastikan kondisi di lapangan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan,” tambahnya, menandaskan keseriusan pengawasan.
Mekanisme Pengawasan dan Penyelarasan Sasaran
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Luwu Timur, Sasmita, menyampaikan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan. Setiap Kepala SPPG diwajibkan membuat media sosial khusus untuk monitoring dan pelaporan terkait makanan yang disajikan, agar sesuai dengan aturan Badan Gizi Nasional.
Sasmita juga mewajibkan calon Kepala SPPG untuk segera melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak sekolah-sekolah guna memastikan bahwa program MBG yang diberikan telah tepat sasaran kepada penerima manfaat.
Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, para Camat, serta perwakilan yayasan pelaksana.
