PAREPARE — Puluhan orang tua murid SDN 20 Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, melakukan aksi damai pada Selasa, 18 November 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap konflik internal yang diduga melibatkan sejumlah guru dan dianggap mengganggu proses belajar mengajar.
Penyegelan sekolah dilakukan sebagai desakan kepada Dinas Pendidikan Parepare untuk segera menyelesaikan persoalan yang disebut telah berlangsung cukup lama dan membuat kepala sekolah merasa tertekan.
Salah satu orang tua murid, Bulan, menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan mempertahankan kepala sekolah yang dinilai membawa perubahan signifikan bagi SDN 20.
“Kami mempertahankan kepala sekolah kami. Anak-anak sudah merasa nyaman dan prestasi sekolah juga meningkat sejak beliau menjabat,” ujar Bulan.
Ia menambahkan, orang tua murid menolak jika kepala sekolah harus mengundurkan diri akibat tekanan konflik internal.
“Bukan menolak mutasi atau aturan. Kami menolak kalau beliau mundur karena sudah tidak nyaman dengan tekanan-tekanan itu,” katanya.
Menurut Bulan, kepala sekolah sebelumnya menyampaikan keluhannya karena terus-menerus menghadapi laporan dari sejumlah guru maupun orang tua murid. Persoalan tersebut bahkan disebut pernah dibahas dalam rapat di DPRD Parepare.
“Ada lima guru senior yang katanya memberi tekanan. Masalah kecil selalu dilaporkan, sehingga beliau merasa tertekan,” ujarnya.
Ia menyebut orang tua murid siap menarik anak-anak mereka dan memindahkan ke sekolah lain jika kepala sekolah saat ini diganti.
Aksi ini membuat kegiatan belajar mengajar di SDN 20 Lapadde berhenti sementara. Orang tua murid bersikeras meminta penyelesaian cepat dari Dinas Pendidikan agar konflik tidak terus berlarut-larut.
Dinas Pendidikan Parepare Turun Tangan
Sekretaris Dinas Pendidikan Parepare, Johansah, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah turun langsung dan mempertemukan perwakilan orang tua, guru, dan pihak sekolah untuk mencari solusi damai.
Johansah menegaskan bahwa persoalan rencana pengunduran diri kepala sekolah merupakan bagian dari dinamika internal, namun bukan keputusan yang muncul begitu saja.
“Persoalan mengundurkan diri itu bukan hal yang muncul tiba-tiba. Kita sudah sampai pada pembahasan itu, dan mudah-mudahan dari pertemuan ini ada penyelesaian,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa proses mutasi kepala sekolah maupun guru tidak bisa dilakukan secara instan.
“Mutasi tidak semudah yang dibayangkan. Ada alasan yang harus dipenuhi. Kepala sekolah berprestasi bisa justru dipindahkan ke sekolah yang lebih besar, atau sebaliknya,” katanya.
Terkait potensi sanksi terhadap guru atau kepala sekolah, Johansah menyebut hal tersebut akan ditindaklanjuti setelah proses mediasi.
“Nanti kita tindak lanjuti. Dinas Pendidikan akan memantau terus. Kalau tidak ada perubahan, tentu akan ada tindakan sesuai kesepakatan tadi,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa kepala sekolah tetap menjabat dan semua guru tetap bertugas di SDN 20.
“Kepala sekolah tetap menjabat. Tidak ada yang berubah. Semua tetap di sini. Tapi masing-masing harus memperbaiki diri sesuai kesepakatan,” jelasnya.
Johansah mengaku menyayangkan demonstrasi yang dilakukan tepat di depan anak-anak, mengingat potensi gangguan psikologis bagi siswa.
“Kita antisipasi supaya anak-anak tidak trauma. Banyak polisi, banyak orang, itu bisa mengganggu psikologis mereka,” ucapnya.
Ia menilai persoalan yang terjadi sebenarnya dapat dicegah jika komunikasi antara pihak sekolah, guru, dan orang tua lebih lancar.
“Masalah ini membesar karena komunikasi tidak jalan. Hal kecil tidak diantisipasi cepat, akhirnya jadi persoalan,” kata Johansah.
Johansah juga mengakui bahwa konflik di SDN 20 bukan pertama kali ditangani. Persoalan ini sebelumnya pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Parepare.
“Ini sudah pernah dibahas di DPR. Mudah-mudahan pertemuan hari ini jadi yang terakhir,” ujarnya.
Dinas Pendidikan menyatakan siap mengambil tindakan mutasi jika proses damai gagal.
“Kalau tidak ada penyelesaian dan tidak mau damai, mutasi itu bisa saja dilakukan. Guru juga bisa dimutasi jika dianggap menghambat,” tegasnya.
