PAREPARE -– Kota Parepare dikenal sebagai kota yang sangat strategis. Selain merupakan daerah transit lalu lintas darat antar provinsi, juga kota pelabuhan yang menghubungkan sejumlah provinsi di Indonesia.
Melihat perannya yang strategis tersebut, maka diperlukan hubungan kerjasama yang lebih intens antara Pemerintah Daerah dengan pihak Imigrasi guna mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian.
Itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Husni Syam saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kota Parepare. Rabu, 19/6/2024.
Pada kesempatan itu, Husni Syam mengatakan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Selain pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga terkait lainnya termasuk lembaga keimigrasian.
“Kota Parepare juga merupakan kota yang menjadi pusat pemberangkatan dan pemrosesan TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri,” ucap Husni Syam.
Pada kesempatan itu, Husni Syam mengatakan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Selain pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga terkait lainnya termasuk lembaga keimigrasian.
“Kota Parepare juga merupakan kota yang menjadi pusat pemberangkatan dan pemrosesan TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri,” ucap Husni Syam.
Untuk itu, ia berharap adanya sinergitas dengan imigrasi dalam mencegah pengiriman TKI secara illegal. Salah satunya melalui sosialisasi tentang antisipasi dan pencegahan TKI non prosedural.
Imigrasi, lanjut dia, memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis, terutama mengatur dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi Kota Parepare sebagai kota dengan perkembangan yang relatif pesat, tentunya menjadi magnet bagi warga asing demi berbagai kepentingan seperti pendidikan, perdagangan, pariwisata serta lain sebagainya.
“Sebagai daerah transit transportasi laut dan darat, tidak tertutup kemungkinan Parepare menjadi tempat perlintasan orang-orang atau pihak yang ingin mengacaukan negara dan memecah belah bangsa,” paparnya.
“Untuk itulah Pemerintah Kota Parepare membutuhkan koordinasi, kerjasama, kekompakan dan sinergitas antara unsur militer, kepolisian, kejaksaan, peradilan hukum dan imigrasi. Kita sangat menyadari, pembangunan tidak akan dapat berjalan efektif tanpa adanya jaminan situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
