PAREPARE — Penjabat Walikota Parepare DR Akbar Ali menggelar buka puasa bersama dengan rekan media pers Kota Parepare di Paputo, Rabu, 3 April 2024. Buka puasa bersama terbilang khusus, sebab Pj Walikota hanya hadir ditemani dua pejabat, yakni Kepala BKKBN Parepare, Amarun Agung Hamka, serta Staf Khusus Iwan Asaad.
Dalam sambutannya, Akbar Ali menyampaikan apresiasi kepada wartawan yang telah membantu dalam mewartakan plus-minus pemerintah kota parepare.
“Ini sebuah kehormatan untuk bisa bertatap langsung dengan rekan media. Jadi bukan saja teman media merindukan acara seperti ini, tapi saya juga sebagai walikota bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan orang-orang yang selalu mewartakan kota parepare, baik plus dan minusnya,” katanya.
Menurut Walikota, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab media menyampaikan ke khalayak bahwa media merupakan penyeimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Sebab, kata dia terkadang pemerintah membahasakan informasi tidak seluwes dengan apa yang disampaikan media. Oleh karenanya hampir semua pemerintah kata dia membutuhkan media, sebab menjadi penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya sangat merasakan sekali dukungan teman media selama mendapat penugasan di parepare. Bahkan saya sempat dinobatkan sebagai bupati/walikota terviral di indonesia setelah ada info dari humas kementerian dalam negeri,” ujarnya.
Akbar bercerita bagaimana media menjadi mata dan telinganya saat dirinya dipercaya sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri dimana media menjadi bagian mata dan telinga untuk memotret kehidupan sosial politik indonesia yang setiap saat dilaporkan ke Presiden RI.
“Tugas media memang adalah kritis, tetapi mengkritik dengan tidak membunuh karakter orang, tidak menuduh orang tanpa data yang valid,” jelasnya.
Ia juga mengakui tidak sempat menjawab sejumlah pertanyaan media yang masuk melalui pesan pribadinya. Namun hal itu adalah bagian dan tanggung jawab kehumasan yang ada di Pemeritah Kota Parepare.
“Sebagai walikota, tentu saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman media satu-persatu melalui pesan, tapi ini adalah bagian dari kehumasan,” katanya.
“Karena sebenarnya tidak boleh walikota yang secara langsung berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dianggap tidak terlalu penting,” sambung dia.
Pemerintah Kota juga kata Akbar sama sekali tidak ada niat untuk tidak berinteraksi langsung dengan wartawan, namun kata dia, menyangkut program pemerintah, telah diinformasikan apa yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah sesuai PP No.13 Tahun 2018 tentang pelaporan pertanggungjawaban kepala daerah.
“Pertanggungjawaban kita laporkan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) yang perlu disampikan kepada masyarakat melalui wadah menggunakan media yang ada,” tegasnya.
“Mudah-mudahan kerjasama kita kedepan ditingkatkan lagi, karena kami pasti banyak kekurangan, jiwa kritik media yang konstruktif kami butuhkan, berikan kami masukan, karena media berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apa yang harus pemerintah lakukan, begitu juga apa yang perlu disampaikan dan disosialisasikan agar betul-betul sampai dan dipahami masyarakat,” tandasnya
