PAREPARE, Senin (27/4/2026) — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Parepare bergerak cepat melakukan pemenuhan hak sipil bagi warga binaan. Sebanyak 321 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare berhasil terjaring dalam layanan perekaman administrasi kependudukan (adminduk) yang digelar secara langsung di dalam area Lapas.
Kegiatan yang dipantau langsung oleh Koordinator Dukcapil Kota Parepare, Suriani Rincing mencakup berbagai layanan krusial mulai dari verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga perekaman biometrik untuk penerbitan KTP elektronik. Selain itu, petugas juga melakukan pemadanan data kependudukan guna memastikan tidak ada data ganda serta menjamin validitas identitas setiap warga binaan.
Langkah ini diambil bukan sekadar untuk tertib administrasi, melainkan sebagai instrumen penting bagi warga binaan dalam mengakses hak-hak dasar lainnya. Dokumen kependudukan yang sah menjadi syarat mutlak bagi mereka untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS, mengurus persyaratan administratif proses integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, hingga memastikan hak suara mereka terjaga dalam pesta demokrasi.
Hj. Suriani Rincing di sela-sela pemantauan menegaskan bahwa pelayanan ini merupakan bentuk sinergi nyata untuk mewujudkan tertib administrasi di lingkungan pemasyarakatan. Ia memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus memiliki identitas sah yang diakui oleh negara agar layanan publik lainnya dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Kepala Lapas Kelas IIA Parepare beserta jajaran turut memastikan proses pengumpulan massa untuk perekaman berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Bagi warga binaan yang belum sempat terlayani karena kendala teknis atau kelengkapan berkas, pihak Dukcapil telah berkomitmen untuk menjadwalkan ulang layanan susulan guna menyisir seluruh sisa warga binaan yang ada.
Dengan tuntasnya perekaman bagi 321 warga binaan ini, Lapas Kelas IIA Parepare bersama Dukcapil Kota Parepare berhasil memperkuat komitmen dalam mendukung program nasional pemenuhan hak identitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
