JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti tingginya pengaruh politik uang dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah acara bincang-bincang (talkshow) di televisi swasta, yang kemudian ia unggah melalui akun media sosial pribadinya pada Selasa (6/1/2026).
Rifqinizamy memaparkan data bahwa mayoritas pemilih saat ini masih mendasarkan pilihan pada faktor materi dibandingkan visi misi kandidat.
“Klaster pertama, lebih dari 70 persen masyarakat memilih gubernur, bupati, dan wali kota itu karena uang. Secara umum, masyarakat melalui pemilihan langsung masih didominasi oleh pemberian, baik itu uang maupun sembako,” tegas Rifqinizamy.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah mencoba berbagai metode pemilihan sejak tahun 1945, mulai dari penunjukan langsung oleh Presiden hingga pemberian kewenangan penuh kepada DPRD pada awal era otonomi daerah.
Menurutnya, setiap mekanisme memiliki sejarah dan tantangan tersendiri yang perlu menjadi bahan evaluasi.
Terkait polemik mekanisme pemilihan, Rifqinizamy mendorong para akademisi dan pemangku kepentingan untuk melakukan kajian objektif mengenai efektivitas setiap sistem.
“Saya minta tolong kepada para akademisi, mari kita cek bagaimana hasil pemilihan masa lalu yang dipilih DPRD dengan yang dipilih rakyat. Mana yang lebih progresif dan positif terhadap pembangunan di daerah?” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fokus utama evaluasi sistem Pilkada harus tertuju pada kualitas kepemimpinan, bukan sekadar seremonial demokrasi.
“Jangan hanya bicara keinginan untuk gegap gempita pesta demokrasinya, tetapi apakah mereka perform sebagai kepala daerah dengan biaya yang cukup besar tersebut,” pungkas Rifqinizamy.
