PAREPARE — Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan tidak stabil, termasuk bagi Pemerintah Kota Parepare. Ia menyebut dana transfer dari pemerintah pusat tahun depan bakal berkurang lebih dari Rp 200 miliar sehingga membuat APBD Parepare turun dari sekitar Rp 900 miliar menjadi hanya sekitar Rp 700 miliar. Hal itu disampaikan dalam program Obrolan Asyik (Obras), Sabtu (6/9/2025).
Menurut Kaharuddin, penurunan anggaran tersebut akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, daya beli masyarakat, hingga kemampuan pemerintah menjalankan program prioritas. “Pertumbuhan ekonomi pasti menurun, daya beli masyarakat pasti turun, pokoknya akan susah ke depannya,” ujar Kaharuddin.
Ia menekankan perlunya kreativitas kepala daerah untuk menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi. “UMKM ini perlu karena di situlah andalan pemerintah sebenarnya. UMKM kita harus digerakkan,” katanya.
Kaharuddin juga menyinggung diskusinya bersama Wali Kota Parepare sebelumnya, Taufan Pawe, terkait kebijakan penertiban pedagang kaki lima di trotoar. Ia menilai bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, pemerintah perlu mengambil keputusan yang lebih bijak dan berorientasi pada kemanusiaan. DPRD, kata dia, telah menyarankan agar penertiban dilakukan secara persuasif dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban.
“Kita mau bagaimana UMKM ini bisa lebih berkembang, apalagi visi misi Wali Kota juga mengarah ke sana. Itu yang kita dorong,” jelasnya.
Kaharuddin menegaskan bahwa penurunan dana transfer pusat bukan hal baru. Tahun ini, kata dia, Parepare sudah mengalami pengurangan sekitar Rp 27 miliar, dan pada 2026 diperkirakan turun jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 200 miliar.
