JAKARTA,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog untuk segera menggenjot penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pasalnya, lambatnya penyaluran ini dapat memicu kenaikan harga beras di pasar sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (19/8/2025). Menurutnya, realisasi penyaluran beras SPHP Bulog masih sangat rendah dan kondisi ini sudah mulai terasa dampaknya pada harga beras.
”Karena beras yang tidak disalurkan, atau lambat disalurkan, yang pertama, berdampak pada harga kita trennya naik, kita belum bisa turun,” ujar Tomsi.
Beras Menumpuk, Mutu Menurun
Tomsi juga menekankan risiko lain dari penundaan penyaluran. Beras merupakan komoditas yang memiliki batas waktu penyimpanan. Jika terlalu lama menumpuk di gudang, kualitasnya akan menurun, bahkan bisa rusak dan tidak layak konsumsi.
”Yang kedua, beras ini juga ada jangka waktunya, nanti rusak gitu loh, ya kan? Kalau rusak, nilainya turun atau harus dibuang. Ini akan mengakibatkan kerugian negara juga,” jelasnya.
Penumpukan beras yang mencapai lebih dari 80% dari total target 1,3 juta ton ini juga menambah biaya pemeliharaan dan berisiko membuat beras apek, berjamur, atau terserang hama.
”Beras yang tidak tersalur ini makin lama kualitasnya menurun. Kemudian harganya juga jauh, pemeliharaannya juga mahal. Dan bisa saja beras yang didapat dari tahun yang lalu, itu terpaksa harus dihancurkan karena ketidaklayakan,” kata Tomsi.
Realisasi Jauh dari Target
Tomsi membeberkan data realisasi penyaluran beras SPHP yang masih jauh dari target. Program ini sendiri dijadwalkan berlangsung dari Juli hingga Desember 2025. Dengan target total 1,3 juta ton, Bulog seharusnya menyalurkan sekitar 216.000 ton per bulan atau setara 7.100 ton per hari.
Namun, data hingga pertengahan Agustus 2025 menunjukkan realisasi penyaluran baru mencapai 38.111 ton, atau hanya 2,94% dari total pagu. Padahal, seharusnya realisasi satu bulan sudah mencapai sekitar 16,5%.
”Jauh banget antara (target) 16% dengan (realisasi) 2,94%,” ungkapnya.
Dengan realisasi harian yang rata-rata hanya sekitar 1.200 ton, angka ini masih sangat jauh dari target harian yang seharusnya dicapai. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan penyaluran tertinggi.
