Luwu, rilis.news — Bupati Luwu, Patahudding, menjamin efisiensi dan transparansi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, pada Rapat Paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Luwu, Kamis (27/11/2025).
Jawaban Bupati ini merupakan respons resmi eksekutif terhadap pandangan fraksi yang sebelumnya disampaikan mengenai postur dan program dalam RAPBD 2026. Patahudding menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Pada forum tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan dan menegaskan bahwa seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi bersifat konstruktif untuk penyempurnaan rancangan APBD 2026. Ia berharap proses pembahasan RAPBD dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Luwu.
Respons Detail Fraksi dan Prioritas Anggaran
Menanggapi masukan dari Fraksi Golkar, Bupati Luwu menyambut baik rekomendasi terkait efisiensi anggaran, optimalisasi PAD, serta penguatan sektor strategis, khususnya pertanian, nelayan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan infrastruktur dasar. Program-program ini diklaim telah terakomodasi dalam rancangan APBD 2026.
Terkait Fraksi Demokrat, Patahudding menjelaskan bahwa adanya perubahan nilai antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan rancangan APBD disebabkan oleh penyesuaian pendapatan transfer pemerintah pusat. Ia turut menginstruksikan perangkat daerah agar memprioritaskan kebutuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, penanganan sampah, dan penguatan tebing sungai.
Komitmen peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan optimalisasi PAD yang disuarakan oleh Fraksi Gerindra kembali dipertegas oleh Bupati. Sementara itu, merespons Fraksi NasDem, Bupati menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk hadir secara fisik dalam pembahasan dan memastikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta reses menjadi dasar penyusunan program dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Luwu secara khusus menekankan pentingnya efektivitas dan transparansi anggaran. Ia juga memberikan pemaparan mengenai perkembangan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat terkait status tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terakomodasi.
Instruksi Khusus untuk Perangkat Daerah
Di akhir sambutannya, Bupati Patahudding memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah. Pertama, mereka diinstruksikan untuk tidak diwakilkan selama proses pembahasan RAPBD. Kedua, wajib menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ketiga, dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah tanpa izin dari Bupati.
Instruksi ini bertujuan untuk memastikan pembahasan anggaran berjalan efektif, akuntabel, dan diselesaikan tepat waktu. Bupati Luwu berharap sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai daerah yang unggul, berkarakter, dan berbasis agribisnis.
