TANA TORAJA — Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geotermal di Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Kamis (19/2/2026), berakhir tanpa kesepakatan.
Massa yang menuntut pemerintah daerah dan DPRD menandatangani pernyataan sikap penolakan proyek pembangunan geotermal di Kecamatan Bittuang, tidak mendapat respons sesuai harapan.
Dalam aksinya, massa mendesak Bupati Zadrak Tombeg bersama DPRD Tana Toraja untuk secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana proyek panas bumi yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup, adat, budaya, dan keselamatan warga setempat.
Namun hingga aksi berakhir, pihak pemerintah daerah dan DPRD disebut enggan membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan sikap yang diajukan aliansi.
Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geotermal, Daniel Somba, mengaku kecewa atas sikap tersebut.
Ia menilai pemerintah daerah tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat Bittuang yang merasa terancam oleh rencana proyek tersebut.
“Kami sangat kecewa. Kalau bukan kepada pemerintah dan DPRD, lalu kepada siapa lagi masyarakat mengadu?” ujarnya kepada awak media di lokasi aksi.
Daniel menyebut, warga khawatir proyek geotermal akan berdampak terhadap sumber penghidupan masyarakat di masa mendatang.
Menurutnya, hingga kini belum ada jaminan konkret bahwa proyek tersebut tidak akan menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial.
Senada dengan itu, salah seorang peserta aksi, Serumi, menegaskan bahwa aliansi akan terus menyuarakan penolakan terhadap proyek geotermal di Bittuang.
Ia menyebut perjuangan warga belum akan berhenti meski tuntutan belum direspons.
Aksi berlangsung di halaman Kantor DPRD Tana Toraja dengan pengawalan aparat keamanan.
Situasi memanas saat ketua dan wakil ketua DPRD berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Kementerian ESDM dengan masyarakat.
Massa menolak usulan tersebut dengan alasan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, terutama terkait ketersediaan air serta kondisi wilayah Bittuang yang dinilai rawan longsor.
Mereka menegaskan tidak menginginkan adanya dialog dengan pihak mana pun terkait proyek geotermal.
Ketegangan kembali meningkat ketika Bupati Zadrak Tombeg memberikan penjelasan dan maju ke tengah massa.
Sejumlah demonstran merasa tertantang dan mulai mengerumuni bupati, sehingga aparat Kepolisian dan Satpol PP yang melakukan pengamanan terlibat aksi saling dorong dengan massa.
“Apa maksud pak bupati masuk dalam barisan? Jangan jadi provokator, Pak. Bupati seharusnya di pihak masyarakat, bukan justru tersulut emosi kepada masyarakat yang datang menuntut haknya,” ujar salah satu demonstran dalam forum tersebut.
Situasi yang mulai tegang akhirnya berhasil diredam oleh Ketua Aliansi, Daniel Somba. Ia mengimbau massa aksi untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi agar penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib.
